www.radiomdsfm.com

Switch to desktop Register Login

Server 1

Loading ...

Server 2

Loading ...

Rate this item
(0 votes)

Kediri ( radiomdsfm.com )– Dari hasil penghitungan cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri menunjukkan, bahwa pasangan calon nomor 2, yakni Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah unggul di Pilwali Kediri 2018. Dan Dari data rekapitulasi yang berhasil dihimpun dari salah satu paslon, pasangan yang akrab disapa Mas Abu- Ning Lik tersebut, menang telak dengan perolehan angka suara yang mencapai 55,51 persen dan 57,84 Persen

 

Disusul pasangan nomor 1 Aizzudin Abdurrahman dan Sudjono Teguh Wijaya mendapatkan suara 22,85 persen. Dan, pasangan nomor urut 3 Syamsul Azhar yang berpasangan dengan Teguh Juniadi mendapatkan suara 21,64 persen.

 

Komisioner KPU Divisi Perencanaan dan Data Anis Ifa Permatasari menjelaskan, bahwa hasil tersebut adalah hasil dari penghitungan cepat yang dilakukan petugas KPU. Namun, data tersebut bukanlah data resmi untuk penetapan paslon.

 

“Untuk hasil resmi kita akan tetap menghitung ulang mulai besok dengan beberapa mekanisme rekapitulasi berjenjang dan akan dilaksanakan oleh PPK di semua Kecamatan. Dan, tanggal 4 – 6 Juli di hitung lagi di KPU,” jelasnya.

 

Ditambahkan Anis, penghitungan cepat kali ini KPU Kota Kediri menghitung dari hasil formulir jenis C yang menunjukan hasil dari tiap – tiap TPS yang ada di setiap kelurahan.

 

“Untuk hasil kali ini, Insyaallah tidak akan berbeda banyak dengan keputusan akhir nanti. Namun, hal ini akan berbeda jika nanti di tingkat Kecamatan ada yang keberatan,” pungkasnya.

 

 

Sejauh ini, hingga Kamis (28/6/18) dini hari data yang masuk dalam rekapitulasi perolehan suara Kota Kediri dari salah satu paslon total perolehan untuk pasangan calon nomer urut satu Aiz-Sujono Kec.Pesatren 9877,Kec.Kota 8392 dan Kec.Mojoroto 11.270 dengan total suara 29.539 , sedangkan untuk paslon nomer urut dua mas Abu- ning Lik Kec.Pesatren 26.587,Kec.Kota 27.242 dan Kec.Mojoroto 31.627 dengan total suara 85.456 suara ,sementara pasangan nomer urut tiga Samsul Ashar - Teguh Kec.Pesatren 9.809,Kec.Kota 10.252 dan Kec.Mojoroto 12.689 dengan total suara 32.750 suara.(pd/ga)

Read more... 0
Rate this item
(1 Vote)

Kediri ( radiomdsfm.com) - - - Setelah libur panjang Lebaran sejak Sabtu (9/6), Aparatur Sipil Negara (ASN) diharuskan masuk hari ini (21/6). Bagi ASN yang tidak masuk tanpa alasan jelas akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam PP 53/2010 tentang disiplin PNS.

 

Libur atau cuti bersama bagi ASN diberlakukan sesuai dengan surat Edaran (SE) Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negra dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur Nomor B/8/M.SM.00.01/2018, tanggal 7 Juni 2018. 

 

Pagi ini, Inspektur Inspektorat Kota Kediri Maki Ali beserta jajaran melakukan sidak untuk memantau kehadiran ASN dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. Pada sidak tersebut, Maki Ali melakukan pemantauan terhadap 30 OPD. Terdiri dari 17 dinas/kantor/badan, 2 kecamatan dan 11 kelurahan.

 

Maki Ali menjelaskan hasil dari sidak adalah sebanyak 7 orang tidak hadir tanpa keterangan atau 0,42% dari jumlah ASN pada 30 OPD dengan jumlah ASN 1.671 orang.  Untuk ASN yang hadir tepat waktu sampai dengan pukul 07.30 sebanyak 1.440 orang  atau 86,18%. Sementara untuk ASN yang hadir setelah pukul 07.30 sebanyak 191 orang atau 11,43%. Sementara yang tidak hadir dengan keterangan sebanyak 33 orang atau 1,97%.

 

Dari hasil sidak tersebut, Maki Ali mengungkapkan terjadi peningkatan kedisiplinan ASN Pemerintah Kota Kediri dibandingkan hari pertama masuk setelah cuti bersama lebaran tahun lalu. “Bila tahun lalu sekitar 20% ASN yang tidak tahun ini hanya 0,42% yang tidak hadir tanpa keterangan. Ini lah yang patut kita syukuri,” ungkapnya.

 

Maki melihat bahwa peningkatan kedisiplinan ASN dilingkungan Pemerintah Kota  Kediri ini karena  adanya tanggung jawab moril dari ASN karena telah mendapatkan Tambahan Penghasilan (TPP).

 

Untuk 30 OPD yang disidak antara lain, BPPKAD, DPM-PTSP, Dinkop UMTK, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bagian Umum, RSUD Gambiran, Kecamatan Pesantren, Kelurahan Tosaren, Kelurahan Betet, Kelurahan Banaran, Dispendukcapil, Dinsos, Dinkes, Disdik, DP3AP2KB, Disbudparpora, Sekretariat DPRD, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Pojok, DKPP, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Humas dan Protokol, Kecamatan Kota, Kelurahan Kemasan, kelurahan Pocanan, Kelurahan Balowerti, Kelurahan Dandangan dan Kelurahan Banjaran.(hm/ga) 

Read more... 0
Rate this item
(0 votes)

Kediri ( radiomdsfm.com ) --- Munculnya gambar Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama ( PCNU) Kota Kediri, KH. Abu Bakar Abdul Jalil atau Gus Ab, yang viral media sosial ( Medsos ) yang dilatar belakangi ataupun dihiasi degan sejumlah foto  salah satu pasangan Calon ( Paslon ) Walikota dan Wakil Walikota Kediri, direspon bijak oleh Gus Ab.

 

Ketua PCNU Kota Kediri yang akrab di sapa Gus Ab mengakui sangat kaget dengan informasi itu karena sudah menyebar viral di Media Sosial,pihaknya mengetahui kondisi itu pada Sabtu ( 26/5/18 ) dengan langsung melakukan peruntutan siapa penyebar dan pengunggah foto dirinya tersebut hingga akhirnya ditemukan "pelakunya".

 

"kami telah mengetahui itu dan itu foto tidak benar alias hoax.Memang pihaknya membubuhkan tulisan silang merah dan tulisan hoax terhadap foto tersebut usai sebelumnya mendapatkan foto dirinya sudah beredar luas dimedsos alias viral,"ungkapnya saat dikonfirmasi,Senin (28/5/18)

 

 

Gus Ab menuturkan, pihaknya juga langsung meminta klarifikasi terhadap si pengunggah foto dirinya tersebut dan akan melakukan pemantuan terhadap si pengunggah yang di sinyalir sebagai salah satu tim pemenangan Paslon.

 

"sekitar jam 3 dini hari Minggu ( 27/5/18) si pengunggah langsung kami mintai klarifikasi dan pihaknya belum berencana melaporkan hal itu keranah hukum , namun pihaknya melakukan pemantauan terhadap si pengunggah foto dirinya tersebut untuk tidak melakukan tindakannya kembali.

 

 

Gus Ab  dengan tegas memberikan pernyataan tidak benar atau Hoax, atas gambar dirinya disandingkan dengan salah satu Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kediri seperti yang menghiasi foto dirinya, dan bisa diartikan sebagai gambar Hoax. ” Itu gambar hoax ” imbuhnya.

 

 

Sejauh ini sesuai pernyataannya dari awal sebelum Pilkada bahwa sejauh NU belum menyatakan sikap untuk atau mendukung Pasangan Calon tertentu dan untuk itu himbauan bagi NU kota Kediri dalam Pilwali yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018, nanti, dirinya berharap semuanya bersikap netral dan menyuarakan sesuai hati nurani masing masing.

 

” Ya, berharap warga NU kota Kediri Netral dalam Pilwali mendatang ” pungkas Gus Ab

 

Sekedar diketahui, beberapa pekan ini Medsos maupun Whatssap dikalangan Media beredar gambar Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang mencantumkan gambar Ketua PCNU Kota Kediri, Gus Ab.(mds/ga)

Read more... 0
Rate this item
(0 votes)

Kediri ( radiomdsfm.com ) - - - Acara konsolidasi kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikemas "Cangkruk" Bersama Zulhasan Nang Kediri berlangsung di gedung Conventional Hall SLG Kabupaten Kediri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir bareng Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa.

 

Dalam pernyataanya, Zulhasan mengaku, kehadirannya di Kediri kali kedua dalam agenda politik road show ke daerah-daerah di Jatim. Tujuannya untuk pemenangan pasangan Khofifah dan Emil Dardak dalam kontestasi Pilgub tahun 2018.

 

Zulhasan, begitu sapaan akrab Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini yakin bahwa partainya akan menjadi penentu kemenangan Khofifah dengan sumbangsih suara sebesar 7 persen.

 

“Ini saya datang lagi, setelah 12 hari road show di Jawa Timur. Kenapa kami meyakini ibu Khofifah, karena yang terbaik di Jawa Timur. Ibu Khofifah lebih ikhlas dan amanah. Sehingga, kami bersungguh-sungguh, seluruh kader PAN ini adalah perjuangan,” kata pria yang digadang-gadang partainya menjadi Calon Presiden RI pada 2019 mendatang itu.

 

 Sementara, Khofifah menyambut baik dukungan PAN yang dimotori langsung oleh Ketua Umum Zulhasan. Menurut, Menteri Sosial Republik Indonesia non aktif ini, tidak mudah menuntaskan agenda keliling 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur seperti yang sedang dilakoni oleh Zulhasan untuk kemenangan dirinya.

 

Sayangnya acara konsolidasi kader PAN yang diikuti kurang lebih 1.800 orang peserta ini harus ternoda oleh insiden penyaluran uang transport peserta yang sempat terjadi tarik ulur dengan sistem menukarkan kupon (vocher). Banyak peserta protes karena tidak bisa menukar voucer bergambar Zulhasan dengan uang transport sebesar Rp 50-100 ribu yang dijanjikan.

 

Salah satunya adalah Hari, dari Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. “Katanya dapat Rp 50 ribu, dengan menukar voucer ini. Katanya sih, per Dapil, tetapi yang tidak ada yang mengkoordinir, sehingga kami tidak tahu,” ungkap kader asal ranting Wates ini.

 

Sementara panitia mengaku sempat gelagapan lantaran uang transport peserta yang berasal dari pusat diterima secara mendadak diakhir kegiatan. Sehingga proses pendistribusian sempat mengalami kendala.

 

“Karena uang transport dari pusat mendadak, pembagiannya tidak terorganisir. Tetapi tidak usah khawatir, karena semua menerima. Karena kita sudah menyebar voucer pada undangan dan absensi. Bagi siapa saja yang mempunyai voucer, pasti mendapat,” kata Najib Nawawi, selaku wakil panitia acara.

 

Sesuai undangan yang sudah disebar, kata Najib Nawawi, ada sebanyak 1.800 orang peserta. Terdiri dari tokoh masyarakat dan juga dari ranting. Di tingkat kecamatan ada tiga orang, sementara di tingkat DPRD, yang diundang sebanyak dua orang yaitu, ketua dan sekretaris.

 

“Sekali lagi, bukan banyak yang tidak menerima, tetapi belum menerima. Karena sifatnya mendadak dan koordinasinya yang kurang,” jawab Najib.

 

Terkait pembagian transport berupa uang dalam agenda konsolidasi partai PAN yang dihadiri Cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa ini langsung ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kediri. Panwas akan mengkaji hal tersebut apakah pembagian transport masuk dalam kategori money politic yang dapat dijadikan temuan pelanggaran pidana pemilu atau tidak.

 

“Money politik memang dilarang dalam kontek pemilukada. Yaitu, pasangan calon memberikan uang pada saat kampanye memang dilarang. Kalau pemberian transport, harus kita kaji dulu, apakah diberikan kepada peserta atau pengurus partai politik. Jadi kontek kegiatan itu, harus dikaji dulu. Apakah ini kampanye atau agenda partai politik, serta kedatangan calon juga harus dikaji,” jelas Mohammad Sulton Nurhadi, Komisioner Panwaslu Kabupaten Kediri. (pd/ga)

 

Read more... 0
Rate this item
(0 votes)

Kediri ( radiomdsfm.com ) -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri berusaha mendongkrak peran perempuan dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada), khususnya dari kalangan difabel. Panwaslu khawatir hak para kaum marginal ini terabaikan.Dari data yang ada jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sehingga potensi untuk partisipatifnya sangat diperlukan sehingga mampu memenuhi kemungkinan perolehan target angka keikutsertaan dalam pencoblosan mendatang. 

 

Untuk itu, Panwaslu Kota Kediri menggelar sebuah diskusi yang bertajuk sosialisasi pengawasan pertisipatif perempuan dalam rangka Pilkada 2018 di GNI Kota Kediri, pada Rabu (18/4/18).

 

Panwaslu mendatangkan narasumber masing-masing ketua Bawaslu Propinsi Jawa Timur, Moh. Amin, Akademisi dari Universitas Tujuh belas Agustus (Untag) Netty Budwi Sunu serta Dr. Umnu Helmi dari Unibraw. Sedangkan moderator langsung dipimpin oleh divisi pengawasan Panwaslu Kota Kediri Mansur.

 

"KIita mengharapkan partisipasi mereka (para kaum wanita dan difabel) di dalam mengawal pemilihan kepala daerah dalam hal ini Pilwali Kediri dan Pilgub Jatim. Kita mengutamakan difabel dilibatkan sebagai bentuk keadilan kita didepan umum sebagaimana telah tertung dalam UUD 1945," kata Yudi Nugroho, Komisioner Panwaslu Kota Kediri.

 

Panwaslu sadar, selama ini, secara umum ada kesenjangan pengetahuan antara politik perempuan dengan laki-laki. Padahal keberadaan politik sangat penting dan berdampak kepada semua elemen. 

 

Panwaslu telah mengundang beberapa organisasi perempuan. Diantaranya, Dharmawanita, ikatan wanita perempuan indonesia, PKK, penyadang disabilitas, majelis wanita dari gereja dan perwakilan dari media.

 

Sementara itu, dalam diskusi tersebut berjalan cukup interaktif karena ada beberapa peserta yang bertanya maupun memberikan masukan guna perkembangan perpolitikan belakangan ini. 

 

Yudi menambahkan, Panwaslu Kota Kediri melihat adanya faktor kesulitan para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya. Melalui diskusi ini, Panwaslu menampung aspirasi mereka dalam upaya mengawal hak-hak konstitusi. 

 

"Kesulitan mereka (penyandang difabel) adalah kebanyakan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Untuk itu, kita menyediakan tempat bagi mereka untuk memudahkan dalam memilih. Seperti misanya, fasilitas tempat duduknya agar tidak kesusahan," terus Yudi.

 

Terpisah, Mansur, Komisioner Panwaslu Kota Kediri lainnya, mengaku, sangat khawatir apabila para penyandang disabilitas tidak dapat menggunakankan hak pilihnya karena kekurangan fisik yang dialami. Terlebih, pada dua golongan yaitu, tuna netra dan grahita.

 

"TPS kita masih belum ramah untuk penyandang tuna netra dan grahita. Oleh karena itu, ada kebijakan bahwa dua golongan ini bisa dibantu oleh orang lain dalam memberikan hak pilihnya di TPS. Seseorang yang dipercaya, seperti keluarga bisa membantunya memilih calon di dalam bilik suara, sebagaimana kehendak penyandang cacat grahita maupun tuna netra," kata Mansur. 

 

Data milik Panwaslu Kota Kediri menyebutkan, ada 687 pemilih dari golongan difabel dalam Pilkada 2018 ini. Dimana, dari jumlah tersebut, penyandang tuna grahita sebanyak 215 jiwa dan tuna netra 48 jiwa. Sisanya, 159 orang tuna rungi dan tuna daksa diatas 200 jiwa.

 

Akhirnya Mansur mengatakan, apabila diskusi yang dilaksanakan ini memiliki tujuan yaitu peranan perempuan dan disabilitas dalam managemen Pilkada dan Pemilu. Kenapa persoalan ini harus diangkat? Mansur menjawab, karena selama ini seolah-olah perempuan dan kelompok marginal diabaikan.

 

"Kita mencoba mengangkat mereka untuk ikut aktif. Apabila mereka saat pencalegan, terutama difabel juga bisa turut berperan. Pokok lebih mewarnai lagi," pungkasnya. (sj/ga) 

Read more... 0